Pemerintah akhirnya bisa memberikan bantuan melalui udara kepada para korban banjir bandang di Wasior Papua Barat. Jumat (8/10) kemarin, bantuan Presiden sebanyak 31 ton sudah mulai didistribusikan kepada korban banjir di Wasior. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, pakaian dan selimut yang dibawa dengan dua pesawat Hercules yang mendarat di Manokwari. Bantuan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif secara langsung ke lokasi bencana.
"Telah disepakati untuk mengkonsolidasi langkah-langkah dalam tahap tanggap darurat selama 14 hari," ujar Syamsul ketika dihubungi kemarin. Pemerintah menunjuk Komandan Distrik Militer Manokwari Letnan Kolonel E Sitorus sebagai "Accident Commander" dalam tahap rescue untuk mencari korban jiwa dan pembersihan lingkungan fisik kota Wasior. Prioritas yang kini dimatangkan adalah pembersihan bandar udara, puskesmas dan sekolah, serta perawatan para korban yang luka berat, sedang dan ringan. "BNPB juga fokus untuk mendistribusi bantuan makanan dan minuman," kata dia.
Saat ini tercatat 1.859 pengungsi korban tragedi banjir-longsor Wasior berada di Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan 500 warga sedang menunggu kedatangan KM Nggapulu untuk keluar dari Teluk Wondama. Mereka memilih mencari tempat aman di luar kota atau bahkan luar pulau.
Eksodus besar-besaran ini terjadi karena warga takut pada banjir susulan dan wabah penyakit ikutan akibat banyak jenazah yang belum ditemukan di sisi lain kondisi sanitasi di kota yang terkena Banjir Bandang sangat buruk
Secara terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak agar Pemerintah serius mengusut tuntas kejadian banjir bandang yang terjadi di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Senin lalu. WALHI menganggap kejadian ini bukan semata-mata sebuah fenomena alam semata. Manager Desk Eksekutif Nasional Walhi, Irhash Ahmady menuntut agar pemerintah membeberkan data Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di wilayah Wasior.
"Pemerintah harus meneliti lebih lanjut terkait kemungkinan pembalakan liar sebagai penyebab bencana itu," kata dia. Walhi menduga ada dua pemilik Hak Penebangan yaitu, PT Wapoga Mutiara Timber dan PT Dharma Mukti Persada adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian di Kota Wasior tersebut. Asumsi ini bukannya tidak mendasar
Menurut pantauan Walhi di lapangan, terdapat ratusan gelondongan kayu disertai lumpur dan batu besar bertebaran di seluruh Wasior I, Wasior II, kampung Rado, kampung Moru, Kampung Maniwak, Kampung Manggurai, Kampung Wondamawi, dan kampung Wondiboy. Hal ini meyakinkan bahwa memang kerusakan hutan di wilayah Hulu menjadi penyebab utama banjir bandang Kota Wasior.
Dengan asumsi ini, WALHI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut. "Jika terjadi penyalahgunaan HPH maka perijinan kedua perusahaan itu harus segera dicabut dan dilakukan audit lingkungan terkait dengan kawasan industri di kawasan hutan Indonesia," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan Tanggapanmu Di Sini